ZONABANGSA.COM — LAMPUNG UTARA — Kasus kekerasan fisik dan perundungan berat yang menimpa seorang santriwati berinisial YDU (15 tahun) di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lampung Utara memicu gelombang kemarahan publik. Di tengah desakan luas agar keadilan ditegakkan bagi korban yang berasal dari Lampung Barat, justru muncul keprihatinan baru atas sikap Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara, H. Aprizandi, S.Fil.I., M.Kom.I., yang dinilai memilih membungkam diri dan tidak merespons upaya konfirmasi dari pihak media.
Sikap tertutup dan tidak merespons yang ditunjukkan pimpinan instansi tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab moral dan administratif, sekaligus mencederai semangat perlindungan anak di lingkungan institusi pendidikan keagamaan.
Kronologi: Penyelesaian yang Belum Memuaskan dan Jalan Hukum Ditempuh
Keluarga korban sebelumnya telah berupaya menyelesaikan kasus ini secara persuasif. Didampingi oleh Sugeng Purnomo, Ketua DPC Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat, pihak keluarga telah menyerahkan surat somasi dan peringatan keras kepada pihak yang terlapor, berinisial IST atau dikenal sebagai Isomah, di lingkungan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Terpadu Futuhiyyah 1, guna menuntut pertanggungjawaban hukum maupun moral atas peristiwa yang menimpa anak di bawah umur tersebut.
Meskipun tembusan laporan dan somasi telah disampaikan secara resmi kepada jajaran Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara, hingga saat ini belum terlihat langkah korektif yang memadai. Alih-alih melakukan investigasi mendalam atau menjatuhkan sanksi yang sesuai, pihak Kemenag hanya tercatat mengirimkan dokumentasi kunjungan bersifat formal tanpa disertai pernyataan sikap yang tegas dan jelas.
Menghadapi kebuntuan tersebut, tim gabungan DPP AJP SB yang dipimpin oleh Adung, Ketua DPD AJP SB Provinsi Lampung, bersama Ketua DPC AJP SB Kabupaten Way Kanan, mendampingi keluarga korban menempuh jalur hukum secara resmi. Laporan pengaduan atas dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak kini telah diterima dan sedang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lampung Utara.
Upaya Konfirmasi yang Tidak Direspons
Berulang kali pihak Aliansi Jurnalis Persada berupaya meminta tanggapan resmi dari Kakan Kemenag Lampung Utara melalui pesan WhatsApp, namun tidak ada jawaban yang diterima:
“Jadi apa langkah dari Kemenag berkait dengan hal ini? Apakah cuma ‘nanti akan ditindaklanjuti’?” — pesan dikirim 11 November pukul 11.55 WIB
“Mohon pernyataan resminya untuk diketahui publik, apa langkah lanjutan dari Kemenag?” — pesan dikirim 11 November pukul 12.21 WIB
“Jadi tanggapan Bapak selaku Kemenag yang membawahi pondok tersebut bagaimana?” — pesan dikirim 11 November pukul 18.43 WIB
Hingga berita ini diturunkan, pesan-pesan tersebut belum mendapatkan tanggapan apa pun.
Pengawasan yang Dinilai Lemah
Sikap abai ini menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi di lingkungan pesantren di bawah naungan Kementerian Agama. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Kemenag memiliki mandat utama untuk menjamin keamanan satuan pendidikan, yang diperkuat melalui sejumlah ketentuan:
– Sistem Pencegahan: Pengawalan terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pengembangan Pesantren Ramah Anak, serta Keputusan Dirjen Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 tentang panduan perlindungan santri yang dikenal dengan nama Himayatu Thalabah.
– Kanal Pengaduan: Tersedia Aplikasi Manajemen Aduan Antikekerasan (AMAN) yang seharusnya berfungsi sebagai sarana respons cepat atas setiap laporan kekerasan.
– Kewenangan Sanksi: Kemenag berwenang menjatuhkan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, pembekuan izin penerimaan santri baru, hingga pencabutan izin operasional bagi lembaga yang membiarkan terjadinya kekerasan.
– Sinergi Penegakan Hukum: Kewajiban mendukung proses hukum dan membantu pemulihan korban, bukan sebaliknya.
Aliansi Jurnalis Desak Evaluasi Total
Melihat tertutupnya ruang komunikasi dari Kakan Kemenag Lampung Utara, DPP AJP SB menyampaikan kecaman keras dan mendesak Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus menjatuhkan sanksi administratif berat kepada H. Aprizandi atas sikap yang dinilai tidak layak dijalankan oleh seorang pejabat publik.
Kami akan terus mengawal proses hukum yang berjalan di Polres Lampung Utara hingga seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku utama maupun pihak yang berupaya menutupi peristiwa ini, dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Narahubung Media:
Dewan Pimpinan Pusat Abadi Jaya Persada (AJP SB) / DPC AJP Lampung Barat
📞 Kontak: 0857-5825-8460
