ZONABANGSA, COM. LAMPUNG BARAT – Pemberitaan dugaan temuan cacing hidup dan ulat dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, kembali menuai perhatian. Kali ini, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gedung Surian, Sahrul Syah, menyampaikan klarifikasi melalui pemberitaan media lain yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penyampaian hak jawab dan hak koreksi dalam sengketa pemberitaan pers.
Persoalan ini bermula dari pemberitaan salah satu media mengenai dugaan temuan cacing hidup dan ulat pada makanan MBG yang dibagikan kepada peserta didik di sejumlah satuan pendidikan di Kecamatan Gedung Surian.
Pemberitaan tersebut menggunakan istilah dugaan dan meminta pihak pengelola SPPG serta instansi terkait memberikan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan terhadap keamanan makanan yang didistribusikan kepada anak-anak.
Namun, belakangan muncul pemberitaan klarifikasi dari pihak SPPG Gedung Surian yang diterbitkan melalui media berbeda. Dalam berita tersebut disampaikan bahwa pihak SPPG telah mendatangi sekolah, melakukan klarifikasi, menyampaikan permohonan maaf, serta menarik dan mengganti makanan yang bermasalah.
Langkah Kepala SPPG Gedung Surian, Sahrul Syah, tersebut menjadi perhatian karena klarifikasi justru disampaikan melalui pemberitaan media lain, bukan terlebih dahulu disampaikan sebagai hak jawab atau hak koreksi kepada media yang menerbitkan pemberitaan awal.
Redaksi menilai, dalam menjaga profesionalisme dan solidaritas antarsesama insan pers, alangkah lebih baik apabila pihak yang merasa keberatan terhadap suatu pemberitaan menempuh mekanisme hak jawab atau hak koreksi kepada media yang bersangkutan.
Jangan sampai perbedaan pemberitaan justru menimbulkan kesan saling berhadapan dan berpotensi mengadu domba antarawak media, sementara persoalan utama mengenai keamanan makanan peserta didik belum sepenuhnya mendapatkan penjelasan.
Redaksi tidak mempersoalkan hak SPPG untuk memberikan klarifikasi. Setiap pihak memiliki hak menyampaikan pendapat dan membantah informasi yang dianggap tidak tepat. Namun, mekanisme penyelesaian persoalan pemberitaan juga perlu dipahami dan dihormati.
Mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur hak jawab dan hak koreksi.
1. Pasal 1 angka 11
Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
2. Pasal 1 angka 12
Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
3. Pasal 1 angka 13
Kewajiban Koreksi merupakan keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
4. Pasal 5 ayat (2)
Pers wajib melayani Hak Jawab.
5. Pasal 5 ayat (3)
Pers wajib melayani Hak Koreksi.
6. Pasal 15 ayat (2) huruf d
Dewan Pers memiliki fungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
Ketentuan tersebut memperjelas bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan mempunyai jalur resmi untuk menyampaikan sanggahan maupun koreksi kepada media yang menerbitkan berita tersebut.
Hal ini juga diperjelas melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab. Dalam pedoman tersebut ditegaskan bahwa hak jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Dewan Pers.
Dengan demikian, apabila Kepala SPPG Gedung Surian merasa ada fakta dalam pemberitaan awal yang tidak benar atau merugikan pihaknya, mekanisme yang tepat adalah menyampaikan hak jawab atau hak koreksi kepada redaksi media yang bersangkutan.
Redaksi Meminta Klarifikasi Secara Terbuka
Redaksi juga menegaskan bahwa pemberitaan awal bukanlah bentuk vonis terhadap pihak SPPG Gedung Surian. Penggunaan kata dugaan merupakan bagian dari kehati-hatian jurnalistik karena persoalan tersebut masih membutuhkan pemeriksaan dan penjelasan dari pihak berwenang.
Selain itu, hasil penelusuran redaksi secara langsung ke TK Dharma Wanita Mekar Jaya memperoleh keterangan dari Kepala Sekolah bahwa tidak ada pihak SPPG Gedung Surian yang datang ke sekolah untuk melakukan klarifikasi, mediasi, maupun menyampaikan permohonan maaf.
Keterangan tersebut perlu mendapatkan penjelasan dari Sahrul Syah agar tidak terjadi perbedaan informasi mengenai sekolah mana saja yang telah didatangi dan ditindaklanjuti oleh pihak SPPG.
Redaksi meminta Kepala SPPG Gedung Surian menjelaskan secara terbuka apakah klarifikasi dan mediasi yang diberitakan hanya dilakukan di SDN 1 Pura Mekar atau juga mencakup sekolah lainnya, termasuk TK Dharma Wanita Mekar Jaya.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Pers bukanlah musuh pemerintah, bukan pula alat pembenaran bagi pihak tertentu. Pers memiliki fungsi kontrol sosial, menyampaikan informasi, melakukan kritik, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Jangan sampai persoalan pemberitaan justru mengalihkan perhatian dari substansi yang lebih penting, yakni memastikan keamanan, kebersihan, dan kelayakan makanan yang dikonsumsi anak-anak melalui program MBG.
Jika ada pemberitaan yang dianggap keliru, gunakan mekanisme hak jawab. Jika ada fakta yang salah, tempuh hak koreksi. Jangan sampai perbedaan informasi justru berkembang menjadi polemik dan perselisihan antarsesama insan pers.
