ZONABANGSA.COM — Bandar Lampung, 15 November 2026,Polda Lampung resmi akan menggelar Operasi Zebra Krakatau 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 16 hingga 29 November 2026. Operasi tahun ini mengusung tema: “Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar dan Berkeselamatan.”
Dalam operasi kali ini, kepolisian memprioritaskan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan meningkatkan angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Lampung, Kombes Polisi M Reza Chairul Akbar Sidiq, menyampaikan bahwa ada dua jenis pelanggaran yang menjadi perhatian utama pihak kepolisian, yaitu pengendara yang melawan arus, serta pengendara dan penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia (SNI).
Dalam konfirmasinya, Reza menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung pada November 2026 tersebut adalah Operasi Zebra Krakatau 2026, bukan Operasi Patuh.
Selain dua pelanggaran utama tersebut, petugas juga akan mengawasi pelanggaran lain yang membahayakan keselamatan, seperti pengendara yang menggunakan telepon genggam saat berkendara, melanggar rambu dan lampu lalu lintas, serta tidak menggunakan sabuk keselamatan.
Reza menjelaskan, pelaksanaan operasi tidak semata-mata berorientasi pada penindakan hukum. Pihaknya lebih mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, edukatif, persuasif, dan humanis melalui edukasi, sosialisasi, imbauan, hingga teguran simpatik kepada masyarakat.
“Kami ingin masyarakat tertib bukan karena takut ditilang, tetapi karena sadar bahwa keselamatan adalah kebutuhan,” ujarnya.
Dalam penegakan hukum, Ditlantas Polda Lampung akan mengoptimalkan penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik melalui kamera statis maupun kamera bergerak. Sementara itu, penindakan secara langsung atau non-ETLE diprioritaskan terhadap pelanggaran melawan arus dan tidak menggunakan helm SNI.
Sanksi yang diterapkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran rambu atau tanda jalan, termasuk melawan arus, dapat dikenakan denda maksimal Rp500.000. Sedangkan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dapat dikenakan denda maksimal Rp250.000. Penerapan sanksi tetap disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku.
Terkait kemungkinan adanya kegiatan pembagian helm SNI kepada masyarakat, Reza menyebut bahwa kegiatan sosial tersebut akan disesuaikan dengan kesiapan dan rencana pelaksanaan di lapangan. Namun, ia mengingatkan bahwa pemberian helm tidak menghilangkan kewajiban masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas.
Menurutnya, penggunaan helm merupakan bagian penting dari upaya melindungi pengendara dan penumpang sepeda motor dari risiko cedera saat terjadi kecelakaan.
Lebih lanjut, Operasi Zebra Krakatau 2026 juga menjadi bagian dari upaya kepolisian mempersiapkan kondisi lalu lintas menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Melalui operasi tersebut, Polda Lampung menargetkan penurunan angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas, serta fatalitas korban kecelakaan.
Reza berharap masyarakat dapat berperan aktif menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan selama berkendara.
“Keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
(Pewarta Rudianto).
