Zona bangsa.Com-Lampung Barat
Jakarta – Insiden tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Rabu malam, 2 Juli 2025, mendapat perhatian serius dari anggota DPR RI. Salah satu sorotan tajam datang dari Mukhlis Basri, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, yang mengkritik keras lemahnya sistem pencatatan dan pelayanan penumpang di jalur penyeberangan Merak–Bakauheni.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perhubungan pada Selasa, 8 Juli 2025, Mukhlis mengungkapkan pengalamannya sebagai pengguna rutin jalur tersebut.
“Saya bisa pastikan, nama penumpang tidak tercatat. Saya ini pengguna rutin jalur Merak–Bakauheni tiap Jumat. Saat beli tiket, saya hanya ditanya ‘berapa orang’, tanpa diminta nama, KTP, atau identitas lain,” tegas Mukhlis.
Pernyataan tersebut menyoroti lemahnya sistem administrasi yang dapat berdampak fatal jika terjadi kecelakaan. Tanpa data penumpang yang akurat, proses evakuasi dan identifikasi korban akan sangat sulit dilakukan.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Ia menekankan bahwa keselamatan pelayaran tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa manusia.
“Sistem kita lemah. Pencatatan tidak maksimal, pengawasan longgar. Ini harus segera dibenahi,” ujar Lasarus.
Ia mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pelabuhan, sistem tiket, serta pendataan jumlah penumpang dan awak kapal secara presisi. Menurutnya, tanpa data yang akurat, pemerintah akan kesulitan dalam mengambil tindakan cepat saat terjadi musibah.
Lasarus juga menyebutkan bahwa Komisi V akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan Menteri Perhubungan untuk membahas persoalan ini secara lebih mendalam. Pertemuan tersebut akan membahas kemungkinan pengalokasian anggaran tambahan guna meningkatkan sistem digitalisasi dan pengawasan di pelabuhan.
“Kita memang belum pegang data lengkap. Tapi ini jelas masalah serius. Saya kira perlu ada investasi sistem agar hal ini tidak terulang kembali,” pungkasnya. (*)
